Info Kapal

Ridwan Garcia blog

Perkembangan MLC 2006 untuk pelaut Indonesia

MCL 2016 atau di kenal dengan  Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi tentang Pekerja Maritim 2006) telah di resmikan oleh pemerintah  oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan MLC 2006 atau Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) pada 6 Oktober 2016 lalu.

BOS2MLC 2006 yg telah di ratifikasi ini sangat bermanfaat bagi pelaut Indonesia karena MLC 2006 memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar antara lain upah, syarat kerja termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan, dan pengawasan

Sebagaimana kita ketahui banyak perusahaan pelayaran yg ada di Indonesia masi banyak yg melakukan pengupahan di bawah standart. Yang lebih para sampai saat ini masi ada gaji para pelaut bias berada di bawa UMR di darat. Sungguh sangat ironis sekali. Padahal dengan terbitnya undang undang yg telah di ratifikasi seharus sudah mengikuti standart kelayakan bagi kehiduan para pelaut di Indonesia.

Harus ada langkah berani dari pemerintah untuk menindak perusahaan pelayaran dan agent tenaga kerja yg nakal. Dan juga bagi para pelaut mau melaporkan ke organisasi kepelautan , seperti kpi, ppi dan lain. Atau ke group laut untuk menandakan peta di mana mana daftar perusahaan yg bermasalah.

Sebagai pelaut kita harus memahami point point penting yg tercantum di dalam MLC 2016 atau undang undang n0 15 tahun 2016. Antara lain ::

  1. Persyaratan Minimal Pelaut Yang Bekerja Di Kapal

Klausul ini berisi tentang persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pelaut seperti persyaratan usia, persyaratan kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi, keahlian, dan training serta persyaratan rekrutmen dan penempatan.  Ringkasnya adalah sebagai berikut:

  • Usia Minimal Pelaut: Usia minimal adalah 16 tahun tetapi untuk kerja malam atau area berbahaya, usia minimal 18 tahun.
  • Kondisi Kesehatan: Pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan (medical report) yang diakui oleh negara bersangkutan.
  • Pelatihan: Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan training keselematan diri (Personal Safety Training)
  • Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan dengan menjalankan prosedur penempatan dan pendaftaran  yang baik, adanya prosedur keluhan dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal’.

  1. Kondisi Kerja

Klausul ini mengatur tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, pemulangan ke negara asal, dan sebagainya. Ringkasnya adalah sebagai berikut:

  • Kontrak Kerja: Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat
  • Gaji: Pelaut  Gaji harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan.
  • Waktu Istirahat: Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara  yang berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72 jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu istirahat harus diberikan secara berurutan dalam satu dari dua periode.
  • Cuti :  Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan.
  • Pemulangan: Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis
  • Kandas / Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon
  • Karir : Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas
  1. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makan, dan Catering

Klausul ini berisi tentang hak-hak yang berkaitan dengan makan, akomodasi dan fasilitas yang wajib diberikan kepada para pelaut. Secara garis besar persyaratan yang diminta adalah:

  • Akomodasi : Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan minimal ruang tidur, ruang hiburan, dan asrama
  • Makan dan Catering : Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan yang tepat.
  1. Perlindungan dan Perawatan Kesehatan,  Kesejahteraan, dan Perlindungan Keamanan Sosial
  • Perawatan Medis di kapal dan di darat: pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan  yang sama dengan yang ada di darat.
  • Kewajiban Pemilik Kapal: Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cidera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit.
  • Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja : Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus diberikan selama bekerja maupun istirahat. Pengukuran tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan pengendalian resiko) harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja.
  • Akses ke Fasilitas di daratan: Port States harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi yang cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, agama dan pandangan politik.
  • Kemanan Sosial: Perlindungan sosial harus dibelikan ke semua pelaut.
  • Social security coverage should be available to seafarers (and in case it is customary in the flag state: their relatives).
  1.  Penerapan dan Pelaksanaan
  • Flag states: Flag states (Negara dimana bendera kapal beroperasi) bertanggung jawab memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Setiap kapal harus dilengkapi “Certificate of Maritime Compliance”. Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi.
  • Port States: Port States (negara dimana kapal bersandar) harus melakukan inspeksi tergantung pada keberadaan  “Certificate of Maritime Compliance”. Bila sertifikat telah dimiliki (dan bendera kapal berasal dari negara yang telah meratifikasi MLC 2006) , maka investigasi hanya dilakukan sekedar untuk memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar. Bila kapal belum memiliki sertifikat, maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan harus memastikan kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006. Dengan demikian, MLC 2006 secara tidak langsung juga berlaku untuk negara yang belum meratifikasi MLC 2006 bila mereka ingin berlabuh di negara yang sudah meratifikasi MLC 2006.
  • Agen Pelaut: Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal juga harus diinspeksi untuk memastikan mereka menerapkan MLC 2006 (juga peraturan lain yang terkait keamanan sosial)

Dari point point yg di atas sudah sangat jelas. Dan ini adalah panduan bagi para pelaut Indonesia agar mendapatkan penyetaraan hidup yg layak baik dalam  pengupahan, perlindungan atas pekerjaan, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial serta hak perawatan medik dan perumahan sebagaimana diatur oleh UU No. 15 Tahun 2016 untuk bisa diperjuangkan, dikawal dan diimplementasikan. Maka dari itu, hanya dapat diperjuangkan dengan organisasi  kepalaut yg ada  seperti PPI atau KPI atau lainya  yang harus diberdayakan dan diperkuat.

Dan yg sangat di sayangkan sampai saat ini organisasi kepelautan kita memang belum terlalu kuat. Sehingga membuat para pelaut berjalan sendiri sendiri. Yang mungkin dari sebagian mereka rasakan tak ada manafaat yg signifikan untuk bergabung dalam dalam kesatuan organisasi pelaut.

Tugas dari organisasi pelaut yg ada saat ini juga harus bisa membuktikan bahwa kehadiran kesatuan pelaut atau organisasi sejenisnya benar benar bermanfaat untuk pelaut itu sendiri.

Untuk para pelaut itu sendiri mereka juga harus ikut membantu terciptanya MLC 2006 bisa berjalan mulus di Indonesia. Jika pelaut menemukan perusahaan dan agency yg bermasalah dari point di atas anda bisa menyebar luaskan informasi ke media social dalam hal ini group group pelaut agar bisa terpantau oleh pelaut yg lain. Secara tidak langsung kita ikut membantu rekan rekan yg lain agar tidak terjebak di tempat yg sama. Kekompakan para pelaut sangatlah penting dan persatuan juga harus di kuatkan.

perkembangan  MLC 2006  dapat berjalan dan di terapkan dengan baik harus ada monitor dari semua pihak baik pemerinta, dewan perwakilan rakyat, organisasi pelaut dan pelaut itu sendiri. kekurangan di lapangan dan temuan yg di dapat oleh pelaut harus di tindak lanjuti untuk koreksi bersama. dan pelanggaran harus di tindak dgn tegas untuk membuat efek jerah bagi pihak pihak yg memanfaat jasa pelaut yg murah dan tak sesuai standar kelayakan, keamanan, keyamanan dan jaminan bagi para pelaut.

Di samping itu juga Rekan rekan pelaut  harus meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kehandalan para pelaut tersebut, mereka harus  memiliki skill yang bagus, teknik yang tinggi dan sebagainya.  Dan juga mampu menguasai bahasa Inggris yang baik, pelaut kita sangat di sukai perusaan luar dalam hal kerja pelaut kita tidak kala dari mereka  dan ini sudah kita buktikan sendiri. Tinggal kembali ke para pelautnya . apakah mereka ingin berkembang dan maju dalam dunia maritime. Itu semua kembali ke rekan pelaut sendiri.

Terima kasih Grand Wisata 01. Feb 2018

Capt. Ridwan Zen M.Mar

just in case, if you need Marine Surveyor in Indonesia, Call us

PT. BINAGA OCEAN SURVEYOR 

Email: jakarta@binaga-ocean.com

Iklan

Maret 1, 2018 - Posted by | arsip lama

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: